Advertisement
 |
| Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding/Andri-Man/DPR RI |
Sumber | Dprd.go.id
Editor | SF
Info720.com — Anggota Komisi I DPR RI
Abdul Kadir Karding mengimbau masyarakat tidak membuat pernyataan provokatif
terkait penganiayaan seorang warga di Merauke, Papua, oleh oknum anggota TNI Angkatan
Udara.
Menurutnya, kasus
penganiayaan di Merauke itu rawan jadi alat provokasi dengan mengangkat isu
etnis, Juma’at (30/7/2021).
Karding berharap
masyarakat tidak terpancing dengan narasi yang diciptakan untuk membuat suasana
semakin panas.
Ditegaskannya,
kejadian tersebut jangan sampai menimbulkan masalah lain, apalagi sampai
melebar ke isu suku, agama, ras dan antargolongan.
“Meminta semua
pihak terutama provokasi-provokasi di media, harus kita atasi segera bagaimana
caranya.
“Jangan sampai
ini menjadi isu seperti kasus di Amerika, antara kelompok hitam dan putih.
Jangan sampai narasinya dibawa ke sana, kita harus cegah," kata Karding
dalam keterangan persnya.
Ke depan, Karding
berharap Polri, TNI, Satpol PP atau organisasi lainnya yang sering bersentuhan
dengan masyarakat bisa mendisiplinkan anggotanya, sehingga sikap saat bertemu
masyarakat bisa lebih baik.
Selain itu,
Karding menilai harus segera ada komunikasi dan koordinasi dengan para tokoh
masyarakat setempat.
“Pemerintah
daerah dan analisis oleh intelijen misalnya sejauh apa potensi isu ini akan
berpengaruh terhadap keamanan kita," ucap politisi Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) itu.
Sementara itu,
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi mengajak semua untuk mempercayakan
penanganan kasus itu ke TNI dengan penyidikan, penegakan disiplin internal
militer hingga hukuman bagi pelaku. “Agar jelas disampaikan ke publik dan
memenuhi rasa keadilan,” kata Bobby.
Bobby juga
meminta semua pihak perlu menghentikan penyebaran video penganiayaan kepada
seorang warga di Merauke. Sebab, sangat rentan disalahgunakan untuk propaganda
hate speech.
"Sangat
rawan dikaitkan dengan isu-isu pelanggaran HAM yang rentan di plintir baik
domestik atau international melalui media sosial," katanya.
Di samping itu,
politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi
Tjahjanto selalu menegaskan untuk mengedepankan pendekatan humanis, bukan
represif dalam semua pengerahan prajurit setiap operasinya.
“Pemerintah harus
bergerak segera untuk meredam isu-isu yang bisa berkembang, optimalkan
koordinasi dengan simpul-simpul intelijen sebagai deteksi dini, dan sinergi
dengan tokoh lokal agar isu ini selesai dan menunggu proses hukum yang
berjalan,” kata Bobby.
Sebelumnya,
Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo meminta maaf atas kejadian
penganiayaan oleh dua anggotanya terhadap seorang warga di Merauke, Senin
(26/7/2021) lalu. Fadjar juga menyampaikan pelaku akan ditindak tegas.
“Saya selaku
Kepala Staf TNI AU menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada
seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya di Merauke, terkhusus lagi
pada korban dan keluarga. Mohon dibuka pintu maaf,” kata Fadjar melalui akun
Twitter resmi TNI AU.
Sebagaimana
diketahui, beredar video berdurasi 1 menit 20 detik di media sosial yang
menunjukkan anggota Polisi Militer TNI AU bersepatu boots menginjak kepala
seorang warga.
Kepala Dinas
Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menyebut insiden
itu terjadi di salah satu warung makan di Merauke, Papua, pada Senin
(26/7/2021).
Saat itu, terjadi
keributan antara seorang warga yang diduga mabuk tersebut dan pemilik warung
makan. “Insiden yang diawali oleh keributan seorang warga yang diduga mabuk
dengan pemilik warung," kata Indan Gilang dalam keterangannya.
Indan menyebut
saat itulah oknum POM AU datang ke lokasi dan berupaya melerai warga yang mabuk
itu dengan pemilik warung. Saat proses penahanan warga yang mabuk itulah
terjadi tindakan menginjak kepala yang dilakukan oleh salah satu oknum TNI AU
tersebut.
