Advertisement
Editor: SF
Sumber: profesi-unm.com
Info720news.com—Ibarat mendapatkan sebuah kado kejutan di awal tahun,
mungkin begitulah pemindahan Ibu Kota Negara yang terkesan mendadak. Bagaimana
tidak, pengkajiannya saja belum dilakukan secara seksama dan matang tapi RUU
sudah disahkan menjadi UU pada tanggal 18 Januari 2022. Ketok palu dadakan di
malam hari patut disoroti, se-begitu penting-kah agenda ini dibandingkan
rentetan permasalahn negeri lainnya? Bagaimana peran mahasiswa?
Tahap pembangunan sudah
semakin masif, meskipun bentuk fisik dari IKN ini belum terlihat tapi setiap
program untuk langkah pembangunan sudah berjalan. Hal ini menunjukkan
keseriusan pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota.
Ada beberapa alasan yang disampaikan terkait pindahnya
IKN. Mulai dari ketidakmampuan Jakarta dalam menahan beban penduduk, banjir
tahunan yang semakin parah, sampai upaya pemerataan pembangunan di Indonesia
timur, namun sebagai kaum intelektual kita harus menyadari jangan sampai ini
hanya sebuah alasan.
Dilansir dari
www.mongabay.co.id situs berita lingkungan Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan
dan Pengamanan Dinas Kehutanan Kalimantan Timur [Kaltim], Shahar Al Haqq,
mengatakan, sejak Agustus 2019, karhutla sudah melanda beberapa wilayah
Kalimantan Timur. Setelah kebakaran hutan terjadi, pembukaan lahan untuk
perkebunan kelapa sawit pun semakin banyak. Memang sangat lucu, jika dikaitkan
dengan harga minyak goreng yang meroket di negeri produsen kelapa sawit. Tentu
ini semakin menunjukkan ada yang tidak benar dari pengurusaan negeri ini.
Pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara tentu akan
berdampak pada lingkungan. Alih alih untuk menghindari banjir, rupanya IKN baru
juga acapkali banjir bahkan sudah sejak lama mengalami krisis air bersih. Belum
lagi ribuan lubang tambang yang masih menganga tentu menambah PR bagi negara
untuk melakukan rehabilitasi. Padahal tambang tersebut akibat perpuatan
korporat, tetapi yang melakukan perbaikan justru pemerintah.
Pindah IKN sebagaimana pindah rumah pasti membutuhkan
biaya yang banyak. Perekonomian negara sedang teratih-tatih serta kebutuhan
mendesak rakyat belum terpenuhi. 466 T dana APBN digelontorkan sementara
setelah dianalisis pertumbuhan eknomi setelah IKN pindah untuk jangka pendek
hanya 0,02 % dan jangka panjang 0,00 %. Untuk persentasi pembiayaan 53,3 % berasal
dari APBN dan 46,5% dari kerja sama swasta. Utang akan semakin membengkak dan
bukan tidak mungkin negeri ini dikuasai oleh asing sebagai jaminan utang dan
kepemilikan swasta dalam membiayai perpindahan IKN.
Kondisi masyarakat yang
mendiami Penajam Paser Utara tidak boleh diabaikan, apalagi menganggap bahwa
disana hanya lahan kosong tanpa penghuni. Faktanya sebagimana penelusuran tim
narasi yang terjun langsung ke lokasi, masyarakat tidak dilibatkan dalam
pengambilan keputusan. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat
Kalimantan Timur menolak pemindahan ibu kota. Mereka menilai RUU Ibu Kota
Negara yang kini telah disahkan cacat secara prosedural. (detiknews Rabu
19/01/2022).
Baru dibangun saja IKN
sudah bermasalah, karena memang ada kerja sama dengan oligarki. Semakin
memudahkan dalam mengeruk kekayaan alam negeri, sementara rakyat hanya
mendapatkan ampas dan limbahnya. Pemindahan tanpa persetujuan rakyat, dan
banyak hak-hak rakyat diabaikan, sementara banyak juga kepentingan mendesak
untuk segera ditunaikan. Sungguh memprihatinkan.
Mahasiswa
Bisa Apa?
Solusi yang ditawarkan harus menyentuh akar permasalahan.
Pemindahan ibukota dan krisis multidimensi yang terjadi di negeri ini akibat
bercokolnya sistem kapitalisme. Sistem yang menjadikan materi dan fisik sebagai
sumber kebahagiaan. Permasalahan sistemik ini harus segera diselesaikan dengan
solusi yang sistemik pula. Solusi yang terbukti mensejahterakan rakyat tidak
memihak pada kalangan tertentu apalagi pemilik modal.
Mengintip sejarah kekuasaan Islam pada masa
kegemilangannya. Islam sebagai sebuah way of life (jalan hidup) mengatur
kehidupan mulai dari persoalan ibadah ritual, dengan diri sendiri sampai
pengaturan dalam bernegara dan bermasyarakat. Pemindahan Ibu Kota harus
benar-benar dipertimbangkan, demi kebaikan rakyat.
Negara sebagai pe-riayah (pengatur urusan rakyat)
memastikan masalah penting diselesaikan terlebih dahulu. Persoalan pemindahan
ibu kota pernah dilakukan sebanyak empat kali, mulai dari Madinah ke Damaskus,
ke Bagdad, ke Kairo terakhir ke Istambul.
Pemindahan dilakukan
dengan tujuanya yang jelas bukan untuk ambisi penguasa atau segelintir orang
tetapi untuk kepentingan rakyat. Pemindahan ke Bagdad adalah untuk kepentingan
rakyat, yaitu karena lokasinya lebih strategis, di sana air tersedia sepanjang
tahun, serta Bagdad mejadi kontrol atas rute perdagangan sepanjang sungai
Tigris ke laut dan dari Timur Tengah ke Asia.
Sebagai millennial
terlebih mahasiswa dengan pemikiran kritisnya, seharusnya bisa peka dengan
masalah negeri saat ini dan tidak hanya berkutat pada masalah pribadi. Berbagai
kesibukan dunia perkuliahan mulai dari proses pembelajaran, UKT mahal sampai
cita-cita lulus cumlude jangan sampai membuat mahasiswa lupa perannya sebagai
social control. Tugas social control mahasiswa membuatnya perlu sadar politik
dan kondisi bernegara, upaya control terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat.
Peran mahasiswa sebagai
pemuda memang luar biasa, terlebih jika memiliki tujuan yang jelas. Semangat
para pemuda di zaman penjajahan telah membawa Indonesia terbebas dari
penjajahan fisik. Sebagaimana disampaikan presiden pertama RI “Beri aku 1.000
orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya
akan kuguncangkan dunia”.
Saat ini pemuda terjajah
pemikirannya sehingga tertidur dan tidak peduli dengan keadaan negeri. Sudah
saatnya mahasiswa bangkit, melaksanakan tugas mulia, menjadi control di tengah
masyarakat, menyampaikan kebenaran dan melarang pada kemungkaran.
