Advertisement
 |
| Foto Ilham Selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO |
Info720.Com, Dompu NTB - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO), Ilham, secara tegas mendesak Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk segera mencopot Kapolres Lombok Timur.
Desakan tersebut dilayangkan karena Kapolres Lombok Timur dinilai gagal total dalam melakukan pengamanan terhadap aksi Jilid II Aliansi Pemuda Peduli Pariwisata (APIPI) Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung pada Kamis, 22 Januwari 2026 di depan Kantor Bupati Lombok Timur dan berujung ricuh.
Ilham menilai, kericuhan yang terjadi bukanlah kesalahan massa aksi, melainkan akibat dari buruknya manajemen pengamanan serta kegagalan aparat kepolisian dalam mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis. Aparat justru menunjukkan sikap represif yang memicu eskalasi situasi di lapangan, sehingga aksi yang sejatinya menyampaikan aspirasi rakyat berubah menjadi konflik terbuka.
Lebih lanjut, Ilham menegaskan bahwa tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi tidak mencerminkan wajah negara demokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara yang seharusnya dijamin, bukan ditekan dengan kekerasan. “Ketika negara hadir dengan represi, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi,” tegasnya, Jum'at (23/01/2026)
HMI-MPO memandang bahwa penggunaan kekerasan, intimidasi, dan upaya pembubaran paksa terhadap massa aksi merupakan bukti nyata kegagalan kepemimpinan Kapolres Lombok Timur dalam menjalankan tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Jika praktik semacam ini terus dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum serta memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di NTB.
Oleh karena itu, HMI-MPO secara tegas mendesak Kapolda NTB untuk segera mencopot Kapolres Lombok Timur, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran yang terlibat dalam pengamanan aksi 22 Januwari 2026 di depan Kantor Bupati Lombok Timur, serta memastikan tidak ada lagi tindakan represif terhadap gerakan rakyat.
Demokrasi tidak boleh dijaga dengan kekerasan, melainkan dengan penghormatan terhadap hukum, hak asasi manusia, dan suara rakyat.(Info01)
