Advertisement
 |
| Massa aliansi melakukan orasi dan membakar ban bekas di depan kantor DPRD Dompu |Foto Rull| |
Reporter |Rull|
Editor |Str|
Info720news.com, Dompu - Ratusan massa dari gabungan HMI-MPO, GMNI, IMM, KPR geruduk DPRD Dompu. Massa yang tergabung dari berbagai organisasi kepemudaan baik nasional maupun regional melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Rabu (7/9/2022).
Harga BBM dinilai sangat mahal bagi masyarakat ekonomi kelas bawah dan menengah. Masyarakat luas merasakan dampak langsung dari naiknya harga tersebut.
Bukan saja kebutuhan untuk rumahan yang merasakan namun berbagai berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk harga sembilan bahan pokok (Sembako) bahkan berpengaruh besar pada harga barang kebutuhan lainnya lainnya.
"Dewan Perwakilan Rakyat daerah maupun pusat dinilai tidak becus dalam memperhatikan nasib masyarakat luas, maka lebih baik DPR tidak perlu ada," teriak mahasiswa saat menyampaikan orasinya.
Dia juga mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dinilai menjadi penghianat. Hal tersebut disebabkan tidak menolak secara serentak (seluruh Indonesia) terhadap kenaikkan harga BBM oleh pemerintah.
Dari pantauan median ini, hampir terjadi baku hantam antara massa aliansi dengan pihak keamanan. Massa mendorong dan menarik gerbang DPRD Dompu hingga rusak.
Massa mendesak pada semua anggota DPRD Dompu menandatangani tuntutannya. " Tiga puluh (30) anggota DPRD harus tandatangan tuntutan kami," tegas koordinator umum aksi, Dedi.
Aksi yang dimulai pada 10.00 dan berakhir 15.30 Wita. Ratusan massa tersebut pulang usai tuntutannya dipenuhi oleh ketua DPRD Dompu dan seluruh anggotanya.
"Kami menerima aspirasi dari kawan-kawan HMI, GMNI, IMM dan KPR dan 29 anggota DPRD telah menandatangani tuntutan kawan-kawan penolakan kenaikkan BBM untuk disampaikan ke presiden," tegas ketua DPRD Dompu, Andi Bahtiar.
Pada tempat terpisah Ketua HMI-MPO Cabang Dompu, Ajunnarfid merasa senang sebab tuntutan mereka terpenuhi.
"Kami merasa senang karena tuntutan kami yang Menolak Kenaikan harga BBM, Segera menghapus undang-undang omnibuslaw, Menolak pengesahan Rancangan kitab Undang-undang Hukum Pidana disetujui oleh 29 anggota DPRD Dompu," tegas Ajunnarfid.
Terkait pelecehan terhadap bendera, HMI-MPO, GMNI, IMM Kabak Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Dompu menyampaikan permohonan maaf terhadap kejadian yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu.
Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) turut memberikan komentarnya terhadap DPRD dan permintaan maaf Kabak Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Dompu.
"Saya selaku ketua GMNI Cabang Dompu mengapresiasi DPRD Dompu yang hari ini telah memberikan pernyataan sikapnya dengan tanda tangan 29 anggota DPRD dan terkait masalah pelecehan bendera atribut organisasi kami, oknum/pelaku telah meminta maaf secara terbuka," tandas Bung Onar Ketua GMNI cabang Dompu.
