Advertisement
Editor: SF
Sumber: kemenparekraf.go.id
Info720news.com—Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) terus berupaya secara
optimal mendorong pengembangan desa wisata yang ada di Mandalika, Nusa Tenggara
Barat, sehingga desa wisata menjadi lokomotif dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat setempat.
Terlebih penyelenggaraan event sport bertaraf
internasional yakni World Superbike dan MotoGP telah menjadi magnet terbesar di
kawasan Mandalika. Selain itu, Mandalika ditetapkan sebagai salah satu Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2014.
Karenanya, pengembangan desa wisata perlu digarap dengan maksimal, baik dari
segi amenitas, atraksi, hingga aksesibilitas.
Deputi Bidang
Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensius
Jemadu, dalam acara “Focus Group Discussion Pemetaan Desa Wisata Penyangga di
DPSP Mandalika”, di Hotel Aston Inn, Mataram, NTB, Rabu (20/4/2022),
menjelaskan desa wisata menjadi fokus pengembangan destinasi wisata di era
pandemi COVID-19. Sehingga ke depannya setelah pandemi, desa
wisata diharapkan dapat menjadi tonggak perekonomian nasional.
“Secara fisik pengembangan desa wisata tentunya harus
berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain. Kemudian dengan pengembangan
produk wisata non-fisik seperti budaya dan kearifan lokal masyarakatnya, kita
akan terus dampingi. Desa Wisata akan memperkuat nilai tambah ekonomi di
masyarakat desa,” kata Vinsensius.
Desa wisata menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki
oleh Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya,
desa wisata juga memiliki keunikan dari unsur ekonomi kreatifnya, seperti karya
tenun, seni tari, seni musik, seni ketangkasan dan bela diri, kuliner, hingga
rumah-rumah dengan gaya arsitektur tradisional.
Pada pelaksanaan MotoGP
bulan Maret 2022, sejumlah desa wisata seperti Desa Bilebante dan Desa Sade
menjadi salah satu desa yang terdampak positif dari adanya kegiatan
internasional tersebut.
Selain itu, kegiatan
internasional ini juga turut menambah citra baru pariwisata dan ekonomi kreatif
Indonesia khususnya Mandalika di mata dunia. Kepercayaan wisatawan terhadap
atraksi wisata di Mandalika pun meningkat, hal ini juga menjadi sinyal positif
bagi potensi wisata lainnya yang ada di kawasan hinterland (pedalaman)
Mandalika untuk dapat merasakan manfaatnya.
Direktur Pengembangan
Destinasi II Kemenparekraf/Baparekraf Wawan Gunawan bersama dengan para
stakeholders daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terlibat dalam
pengembangan desa wisata sepakat untuk melakukan program SINAKODA. Yaitu
(sinergitas berbasis inovasi, adaptasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah)
agar dapat mencapai target sebagai desa wisata yang mandiri dan berkualitas.
"Kemenparekraf,
Pemprov NTB, Pemkab Lombok Tengah dan Kabupaten lainnya siap mendukung dan
mendampingi desa wisata di NTB. Dengan program SINAKODA, target desa wisata di
NTB yang maju dan mandiri, serta desa
wisata menjadi destinasi yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan akan
terwujud," kata Wawan.
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi NTB, Yusron Hadi, menyebutkan bahwa dari 500 kandidat yang terpilih
dalam Ajang Desa Wisata Indonesia, 20 desa diantaranya merupakan desa wisata
yang berlokasi di NTB. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih
giat lagi dalam mengembangkan desa wisata. Terlebih saat ini, hanya 3 persen
dari desa wisata yang ada di NTB tergolong ke dalam kategori desa maju.
Hal ini disebabkan karena pengembangan desa wisata masih
lemah dalam implementasi, terutama terkait anggaran. "Perlu ada
keberpihakan dari segi anggaran beserta penyediaan masterplan untuk menunjukkan
keseriusan dalam memajukan desa wisata di NTB. Kami dari Pemerintah Provinsi
NTB mengapresiasi langkah Kemenparekraf yang selalu mendukung pengembangan
destinasi di NTB," ujar Yusron.
Selain itu, menurut Yusron, sustainability,
accessibility, consistency, SDM dan juga tata kelola masih menjadi kendala
dalam pengembangan desa wisata. “Perlu ada evaluasi dan pembenahan RIPPARDA
(Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat
untuk menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam pengembangan desa
wisata,” katanya.
Hadir pula sebagai narasumber FGD Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Lombok Tengah Lendek Jayadi, Dosen Poltekpar Lombok, Adhi Yuliyanto
dan Amirosa.
